Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)-  Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Radityo Egi Pratama saat menghadiri penyaluran bantuan CSR PT PLN Nusantara Power bersama Yayasan Peduli Abadi Nusantara (PAN) di Balai Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Selasa (9/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PT PLN Nusantara Power menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat berupa tongkat bantu jalan untuk lansia, kursi roda, alat bantu dengar, serta paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pembina Yayasan Peduli Abadi Nusantara Ilhamnudin, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung Ali Anwar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah, Kepala Desa Merak Belantung Joni Harizon, serta sejumlah masyarakat penerima bantuan dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Egi mengapresiasi kepedulian PT PLN Nusantara Power dan Yayasan PAN yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung Selatan.

Namun demikian, ia berharap program CSR ke depan dapat lebih banyak menyentuh aspek pemberdayaan yang berkelanjutan.

Menurut Egi, masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik tidak seharusnya dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat.

“Saya ingin masyarakat Lampung Selatan menjadi pribadi yang mandiri. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi harus kita motivasi dan jadikan inspirasi. Mereka memiliki kemampuan yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat,” ujar Egi.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya tidak ingin masyarakat memiliki mental ketergantungan. Karena itu, apabila ada program CSR, saya berharap dapat diarahkan pada kegiatan yang produktif sehingga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat lebih mandiri dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung, Ali Anwar, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus bentuk kepedulian sosial untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Program CSR di Desa Merak Belantung ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami kepada masyarakat. Meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, yang terpenting adalah bagaimana kehadiran PT PLN Nusantara Power dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” kata Ali Anwar.

Lebih lanjut, Ali menegaskan kesiapan PT PLN Nusantara Power untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perusahaan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan UMKM maupun pemanfaatan potensi daerah lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Ke depan kami siap mendukung program-program ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kami tidak bisa membantu seluruh kebutuhan, tetapi kami akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan ,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Lampung Selatan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat berbagai langkah pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat di tengah inflasi nasional yang pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi aktif TPID Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual, Senin (8/6/2026).

Selain mengikuti arahan pemerintah pusat, TPID Lampung Selatan juga secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar tradisional serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rakor yang diikuti dari Ruang Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan tersebut membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus langkah-langkah strategis dalam mengendalikan harga sejumlah komoditas yang menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh pergerakan harga, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan ekstrem.

Menurutnya, harga yang turun terlalu tajam juga berpotensi merugikan petani dan peternak sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

“Betul-betul fokus pada harga yang baik. Harga yang turun tajam dan merugikan petani maupun peternak juga perlu disampaikan. Kita harus menjaga agar harga-harga tersebut tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujar Tomsi.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pudji Ismartini, memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi inflasi sepanjang Mei 2026.

Pudji menjelaskan, produksi cabai merah di sejumlah sentra nasional mengalami penurunan dibandingkan April 2026, antara lain di Garut, Temanggung, dan Malang.

Kondisi serupa juga terjadi pada produksi bawang merah di beberapa daerah sentra seperti Sampang, Enrekang, Bojonegoro, Pati, dan Demak.

“Penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh perubahan cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah,” kata Pudji.

Di sisi lain, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, permintaan terhadap sejumlah komoditas hortikultura, khususnya tomat, mengalami peningkatan di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Selain komoditas pangan, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga LPG non-subsidi sekitar 19 persen yang mulai diberlakukan PT Pertamina (Persero) sejak 18 April 2026.

Sementara itu, harga minyak sawit dan minyak mentah mengalami koreksi pada Mei 2026 setelah sebelumnya menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun.

Berdasarkan data BPS, inflasi nasional secara bulanan (month to month) pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen. Adapun inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,08 persen, sedangkan inflasi tahun kalender berada di angka 1,35 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,12 persen. Disusul kelompok transportasi sebesar 0,07 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Menyikapi perkembangan tersebut, TPID Lampung Selatan berkomitmen terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah tersebut, TPID Lampung Selatan berharap stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga, sekaligus menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika perekonomian nasional.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor kepatuhan pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, saat rapat koordinasi mingguan Pemkab Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (8/6/2026).

Dalam arahannya, Tri Umaryani meminta seluruh perangkat daerah hingga kecamatan mempercepat realisasi pembayaran PBB-P2 menjelang batas akhir jatuh tempo pada Juni 2026. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Karena itu, seluruh ASN yang berdomisili dan memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diminta segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Kebijakan tersebut juga telah ditegaskan melalui Surat Edaran tentang Pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 yang mewajibkan ASN menjadi contoh kepatuhan perpajakan bagi masyarakat.

Selain mendorong kepatuhan di lingkungan ASN, Pemkab Lampung Selatan juga meminta para camat mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa maupun berbagai forum pertemuan di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk mengingatkan stafnya agar segera membayar PBB. Bulan Juni ini merupakan jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Khusus kepada ASN, kami juga meminta agar segera melakukan pembayaran,” ujar Tri Umaryani.

Pemkab Lampung Selatan mengingatkan bahwa wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 setelah melewati masa jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari keterlambatan pembayaran.

Lebih dari sekadar kewajiban, pembayaran PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Dana yang dihimpun dari sektor pajak daerah menjadi penopang berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Gerakan ASN Pelopor Pajak, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat menghadirkan teladan nyata di tengah masyarakat sekaligus mendorong tercapainya target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 secara optimal demi keberlanjutan pembangunan daerah.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar apel mingguan di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (10/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat, kekompakan, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Apel dipimpin Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, serta diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Badruzzaman menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, perkembangan teknologi yang pesat, serta tuntutan pelayanan publik yang terus berubah.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk tidak lagi bekerja dengan pola lama. ASN harus mampu beradaptasi, responsif terhadap perubahan, serta bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena itu, birokrasi tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Kita harus menjadi birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu bergerak lebih cepat dari perubahan,” ujar Badruzzaman menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan.

Seluruh ASN juga diajak menjadikan setiap perangkat daerah sebagai pusat solusi bagi masyarakat. Setiap program yang dijalankan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Badruzzaman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki modal besar untuk terus berkembang. Selain didukung sumber daya manusia yang baik dan aparatur yang berpengalaman, daerah ini juga memiliki semangat kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan dalam mendorong berbagai kemajuan.

Karena itu, seluruh aparatur diminta menyatukan energi dan komitmen untuk melompat lebih jauh melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme kerja, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.

Menutup amanat tersebut, Badruzzaman mengajak seluruh ASN untuk terus menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sebagai pelayan masyarakat.

“Mari kita buktikan bahwa ASN Lampung Selatan adalah ASN yang melayani, ASN yang bekerja, dan ASN yang membawa perubahan,” kata Badruzzaman.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Suasana berbeda terasa di Bioskop Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (6/6/2026). Ratusan warga memadati lokasi untuk menghadiri Gala Premiere film Jangan Buang Ibu, sebuah film keluarga yang sarat pesan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan pentingnya menghargai orang tua.

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendapat kesempatan menghadiri sekaligus menyaksikan langsung pemutaran perdana film tersebut melalui 120 tiket gratis yang diberikan kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.

Kehadiran para pemain utama seperti Nirina Zubir dan Refal Hady semakin menambah kemeriahan acara. Sejak beberapa jam sebelum pemutaran dimulai, area MBK dipenuhi pengunjung yang ingin bertemu langsung dengan para pemeran sekaligus menjadi saksi pertama penayangan film yang mengangkat kisah keluarga tersebut.

Namun, kemeriahan di luar studio berubah menjadi suasana penuh haru ketika lampu bioskop mulai dipadamkan. Di dalam Theater 4, tawa penonton perlahan berganti menjadi keheningan.

Seiring alur cerita berkembang, tak sedikit penonton yang terlihat menitikkan air mata. Film Jangan Buang Ibu berhasil menyentuh sisi emosional penonton dengan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang hubungan anak dan orang tua.

Pesan sederhana yang disampaikan film tersebut terasa begitu relevan. Di tengah kesibukan pekerjaan, aktivitas, dan tuntutan hidup, banyak orang tanpa sadar mulai mengurangi waktu bersama keluarga, khususnya dengan orang tua yang semakin menua.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengaku sangat tersentuh setelah menyaksikan film tersebut.

Menurutnya, film ini menjadi pengingat bagi siapa saja agar tidak menunda memberikan perhatian kepada orang tua selama masih memiliki kesempatan.

“Ini bagus banget filmnya. Jangan Buang Ibu memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa selagi kita masih punya orang tua jangan pernah menunda untuk mengunjungi, makan bersama, karena itu hal sederhana tapi itulah perekat keluarga. Kita juga nggak pernah tahu kalau itu hari terakhirnya,” ujar Tri Umaryani usai menonton.

Pesan itulah yang menjadi benang merah sepanjang film. Bahwa kasih sayang tidak selalu diwujudkan melalui sesuatu yang besar atau mewah. Kehadiran, perhatian, serta waktu yang diberikan kepada orang tua justru menjadi bentuk cinta yang paling berharga.

Tingginya antusiasme masyarakat dalam gala premiere ini juga menunjukkan bahwa film bertema keluarga masih memiliki tempat istimewa di hati penonton.

Banyak yang keluar dari studio dengan mata berkaca-kaca, bahkan saling berpelukan dengan anggota keluarga yang datang bersama.

Melalui kisah yang dekat dengan realitas kehidupan, Jangan Buang Ibu tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengingat hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Sebuah pesan yang mungkin terdengar sederhana, namun mampu meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang menyaksikannya.

Bagi Pemkab Lampung Selatan, kesempatan menghadiri gala premiere ini bukan sekadar menonton film bersama. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi ruang refleksi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat. (Red)

RAJABASA -(deklarasinews.com)- Komitmen masyarakat Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, dalam menjaga lingkungan mendapat apresiasi dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Pada Jumat (5/6/2026), Bupati Egi meresmikan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama yang digagas oleh masyarakat dan komunitas setempat sebagai upaya nyata mengelola sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lingkungan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, kepala perangkat daerah terkait, Camat Rajabasa, pengelola bank sampah, serta masyarakat Desa Canti, Kecamatan Rajabasa.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga yang telah membentuk bank sampah secara mandiri. Menurutnya, keberadaan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama menjadi bukti bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari program pemerintah, melainkan dapat lahir dari gerakan masyarakat di tingkat desa.

“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan salah satu inisiatif dari masyarakat dan komunitas, yaitu Bank Sampah Lapah Khagom Jejama yang ada di Desa Canti. Inisiatifnya Masya Allah sangat bagus. Saya tertarik untuk kita kolaborasikan dengan program yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.

Bupati Egi menilai, pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar program serupa dapat berkembang di berbagai wilayah serta memberikan manfaat yang lebih luas.

Lebih lanjut, Bupati Egi berharap Bank Sampah Lapah Khagom Jejama dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah.

“Mudah-mudahan ini menjadi embrio untuk gerakan bersama menuju Kabupaten Helau di Lampung Selatan,” kata Egi.

Keberadaan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama diharapkan tidak hanya berperan dalam mengurangi volume sampah di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan serta mendukung Program Kabupaten Helau yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, Bank Sampah Lapah Khagom Jejama diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perubahan menuju Lampung Selatan yang lebih bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan. (Red)

RAJABASA -(deklarasinews.com)- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, kini menunjukkan progres yang signifikan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, optimis keberadaan infrastruktur modern ini akan memberikan dampak konkret dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir setempat.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Egi meninjau langsung jalannya proyek pembangunan di lapangan pada Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan hasil pantauannya, realisasi fisik megaproyek ini telah menyentuh angka hampir 60 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan depan.

“Kita hari ini berada di Desa Kunjir untuk memonitor progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari hasil yang saya lihat di lapangan, progresnya sudah mencapai hampir 60 persen. Insyaallah bulan depan ditargetkan sudah selesai 100 persen,” ujar Bupati Egi di sela-sela peninjauannya.

Bupati Egi menjelaskan, program besutan pemerintah pusat ini dirancang untuk menciptakan ekosistem perikanan yang lebih modern dan higienis. Dengan adanya fasilitas pendukung yang memadai di KNMP, para nelayan diharapkan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan mereka agar tetap prima hingga ke tangan konsumen.

“Dengan program Bapak Presiden ini, kita yakin dapat membantu para nelayan yang ada di Desa Kunjir. Hasil tangkapan yang diperoleh nantinya bisa memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga harga jualnya juga semakin meningkat,” kata Bupati Egi menambahkan.

Lebih lanjut, Bupati muda ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan manfaatnya bisa segera dinikmati oleh warga pesisir.

“Mohon doa dan dukungannya agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kunjir,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas di Indonesia dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Komitmen pemerintah pusat di Bumi Khagom Mufakat tergolong masif. Selain di Desa Kunjir, KNMP serupa telah berdiri di Desa Ketapang (Kecamatan Ketapang) dan Desa Bandar Agung (Kecamatan Sragi), serta direncanakan menyusul di Desa Banding (Kecamatan Rajabasa).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri memastikan akan terus memberikan dukungan penuh demi menyukseskan program nasional ini.

Melalui hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih, diharapkan sektor perikanan daerah tidak hanya tumbuh lebih produktif dan berdaya saing, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Lampung Selatan. (Red)

WAY SULAN -(deklarasinews.com)- Mobilitas dan urat nadi perekonomian masyarakat di Kecamatan Way Sulan dipastikan bakal semakin lancar.

Hal ini seiring dengan resmi dimulainya pembangunan Jembatan Beton Perintis Garuda Tahap V dan VI di Desa Talang Way Sulan, Kecamatan Way Sulan.

Kepastian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, di Way Kali Pasir, Desa Talang Way Sulan, pada Kamis (5/6/2026).

Pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah nyata dalam mendongkrak konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas harian masyarakat setempat.

Menariknya, proyek ini tidak berjalan sendirian. Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan, Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, mengungkapkan bahwa pembangunan di Desa Talang Way Sulan merupakan bagian dari program terintegrasi yang dilakukan serentak di empat titik strategis di Kabupaten Lampung Selatan.

“Hari ini terdapat empat titik pembangunan jembatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni di Desa Talang Way Sulan, Desa Karya Tunggal (Katibung), Desa Purwosari (Natar), dan Desa Bandar Dalam (Sidomulyo),” jelas Nuril Ambiyah dalam laporannya.

Lebih lanjut, Nuril memaparkan bahwa jembatan beton yang dibangun di Way Sulan ini memiliki spesifikasi panjang 8 meter dan lebar 3,5 meter.

Pihaknya pun bergerak cepat dengan menargetkan proyek ini rampung dalam kurun waktu satu bulan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga.

“Kami menargetkan pembangunan jembatan ini dapat selesai dalam waktu satu bulan sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Hadirnya jembatan baru di Way Kali Pasir ini membawa angin segar bagi sektor pertanian dan perkebunan lokal. Infrastruktur ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh, mempermudah distribusi hasil bumi, serta menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Way Sulan dan sekitarnya.

Aksi nyata di lapangan ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Agenda peletakan batu pertama turut dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani, jajaran Forkopimda, serta instansi terkait.

Tak hanya itu, jalannya kegiatan juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting bersama jajaran Kodam XXI/Radin Inten, Korem 043/Garuda Hitam, serta seluruh Kodim se-Provinsi Lampung sebagai bentuk sinergi yang solid.

Menutup rangkaian acara, pemerintah daerah bersama TNI juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Aksi kepedulian sosial ini diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur selalu berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga. (Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran informasi palsu (hoaks) terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada tautan (link) pendaftaran ilegal yang marak beredar di media sosial karena terindikasi kuat sebagai tindakan penipuan atau phishing.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya sebuah tautan pendaftaran tidak resmi dengan alamat https://daftarsekarang10.yrws1xz.one/ yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“BKN melalui Kepala Kantor Regional V BKN telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 tersebut adalah HOAKS atau tidak benar,” kata Dharma melalui Surat Resmi bernomor 800.1.9.1/707/V.05/2026 tertanggal 4 Juni 2026.

Dharma menjelaskan bahwa modus penipuan melalui phishing ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Melalui tautan palsu tersebut, pelaku biasanya mencoba mencuri data-data pribadi korbannya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, hingga kata sandi, yang nantinya bisa disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital lainnya.

Oleh karena itu, BKD Lampung Selatan meminta warga untuk lebih jeli dan menyaring setiap informasi yang diterima, terutama yang menjanjikan pembukaan seleksi CPNS dalam waktu dekat melalui situs-situs non-pemerintah.

Dharma juga menambahkan, segala informasi resmi mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diumumkan secara transparan melalui kanal-kanal resmi milik pemerintah.

Masyarakat diminta hanya memercayai informasi yang bersumber dari situs resmi BKN di bkn.go.id atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di https://lampungselatankab.go.id/  (Red)