SOFIFI -(deklarasinews.com)- Kegiatan Sosilisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi RKBMD resmi dibuka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ahmad Purbaya, bertempat di Hotel Bukit Pelangi, Ternate, Senin (05/09/2022).
Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Inspektorat Malut ini mengatakan, bahwa sistem manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakunya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Sehingga, pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan, serta transparan dan dapat dipertanggungjawaban.
“Dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, merupakan payung
hukum tertinggi yang mengatur mengenai fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara. Hal ini bermakna, bahwa didalam siklus Keuangan Negara dan Daerah terdapat sub fungsi pengelolaan barang milik Negara dan Daerah yang tidak terpisahkan dalam fungsi perbendaharaan dan pengelolaan keuangan,” ujarnya, dihadapan peserta Bimtek.
Untuk itu, Purbaya menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , mengamanatkan tuntutan bahwa ;
- Barang Milik Daerah harus dikelola dengan pengelolaan yang luas dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengamanan dan pemeliharaan, serta pengawasan yang substantif.
- Para pejabat pengelolaan barang milik daerah harus berperan sebagai pengelola aset dalam rangka profesionalisme pengelolaan barang milik daerah, dan
- Pengelolaan barang milik daerah harus dapat mengintegrasikan unsur manajerial dan pelaporan barang milik daerah ke dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Daerah.
Selain itu, Purbaya mengakui belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara selama ini sangat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana, pada setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sering ditemukan bahwa pengelolaan Aset tetap Pemerintah Daerah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Disinilah makna strategis dari penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi RKBMD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku utara ini. Dengan memahami aturan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu tahapan pembenahan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada semua Pemerintah Daerah,” ungkapnya. (is).