PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2Ki) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Maulana AHA,S.H menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi secara berturut-turut di Hotel The ALTS sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan kelayakan operasional tidak cukupnya lahan parkir serta dugaan ketidakpatuhan pajak yang perlu ditelusuri oleh instansi berwenang (16/10/2026).
Ketua Umum A2Ki, Maulana AHA, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Kota Palembang agar tidak mengabaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
A2Ki meminta Dinas Perhubungan Kota Palembang memeriksa kesesuaian fasilitas parkir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memverifikasi perizinan usaha, serta Dinas Pariwisata mengevaluasi pemenuhan standar usaha perhotelan.
Selain itu, A2Ki mendesak Satpol PP Kota Palembang menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran peraturan daerah sesuai kewenangannya. A2Ki juga meminta Bapenda Kota Palembang dan instansi perpajakan terkait menelusuri dugaan ketidakpatuhan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan menggelar aksi demonstrasi secara berturut-turut sebagai bentuk keseriusan A2Ki dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami mendesak pemerintah dan instansi terkait turun langsung, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, serta menyampaikan hasilnya secara transparan,” tegas Maulana AHA.
Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan operasional yang berlaku. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, A2Ki meminta agar tindakan tegas dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penghentian sementara operasional apabila memiliki dasar hukum.
A2Ki menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Pihaknya juga mendorong agar seluruh dugaan yang disampaikan ditindaklanjuti secara objektif, tanpa mengabaikan hak pihak hotel untuk memberikan klarifikasi.
“Kami ingin ada kejelasan, bukan pembiaran. Pemerintah harus hadir dan memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindak lanjut yang jelas dari instansi berwenang,” tutup Maulana AHA.
A2Ki menyatakan akan terus mengawasi tindak lanjut persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen mendorong penegakan aturan, transparansi, dan kepastian hukum di Kota Palembang. (Rls/Ags).