PURWAKARTA –(deklarasinews.com)- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung sentra produksi genteng di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/4/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan program “gentingisasi” yang mendorong pemanfaatan material lokal dalam pembangunan perumahan nasional.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem perumahan berbasis produk dalam negeri.
Menteri Ara sapaan akrab Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program gentingisasi harus dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi hingga aspek transparansi dan akuntabilitas.
“Program ini harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunjungan ke sentra genteng Plered bertujuan memastikan kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat.
“Kami ingin melihat langsung kesiapan UMKM, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, hingga distribusinya,” kata Menteri Ara.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa program gentingisasi memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. Tahun ini, pelaksanaan BSPS di Jawa Barat ditargetkan mencapai 40.000 unit rumah. Dengan kebutuhan rata-rata sekitar 300 genteng per unit dan harga sekitar Rp2.300 per buah, potensi perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp27,6 miliar bagi pelaku UMKM genteng.
Selain itu, kebutuhan genteng juga berasal dari pembangunan rumah subsidi. Pada 2025, jumlah rumah subsidi di Jawa Barat tercatat sebanyak 62.591 unit, dengan kebutuhan sekitar 730 genteng per unit.
“Ke depan, kita dorong agar seluruh rumah subsidi di Jawa Barat menggunakan genteng lokal. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” tambahnya.
Sebagai gambaran, pada 2025 kebutuhan genteng untuk program perumahan mencapai sekitar 3 juta unit yang dipasok oleh sekitar 72 pabrik genteng di kawasan Plered.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kementerian PKP dalam mendorong penggunaan produk lokal melalui program gentingisasi.
“Program ini sangat positif karena mampu menggerakkan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM genteng di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung kelancaran program, termasuk melalui kemudahan perizinan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di sektor tersebut.
“Kami siap mendukung, baik dari sisi regulasi maupun upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja genteng,” katanya.
Dukungan juga datang dari sektor swasta. James Riady menyatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan melakukan pemesanan genteng dalam jumlah besar.
“Hari ini kami memesan 44.000 genteng untuk kebutuhan proyek Hunian Warisan Bangsa dari Lippo Group sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini,” ungkapnya.
Melalui program gentingisasi, Kementerian PKP berharap tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan lokal serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di daerah. (DR)