BLITAR -(deklarasinews.com)- Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Blitar dan media di Blitar secara resmi dibuka Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang dikemas dalam acara Seminar Literasi Media bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan perangkat desa pada Rabu (23/03/2022) pagi.
Kegiatan seminar dengan tema “Sosialisasi Peraturan Dewan Pers dan Strategi Menjalin Hubungan yang Profesional dan Proporsional dengan Media”. Seminar yang di gelar di Pendopo Sasana Adhi Praja Pemkab Blitar ini dengan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Perwakilan Kasubdit Humas Polda Jawa Timur, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo, Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat Dewan Pers Rustam Fachri M, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Blitar Eko Susanto dan sejumlah tamu undangan.
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam sambutanya menyampaikan, seorang wartawan harus profesional serta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Ia juga optimis jika wartawan sudah berkompeten dan memegang KEJ, maka cita-cita bersama dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera segera terwujud.
“Mari kita bangun Pers yang Profesional dan bertanggungjawab, agar mampu mengemban amanah dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia,” ucapnya
Ia menambahkan, sebagai pemangku kepentingan jangan anti kritik oleh Pers, harus kita tanamkan bahwa Pers adalah Mitra kerja kita yang menyampaikan berbagai macam informasi.
“Saya juga berharap seluruh media untuk ikut mempublikasikan dan seluruh program kegiatan dan potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Saya juga ingin semangat maju bersama sejahtera bersama. Media tetap bersinergi, berkolaborasi dan beriringan membangun Kabupaten Blitar,” harapnya.
Sementara Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan program yang bagus sekali, karena yang dihadapi Dewan Pers bukan hanya wartawan, akan tetapi pihak-pihak yang secara langsung berhadapan dengan wartawan.
“Nanti kita bisa berdialog, bagaimana teman-teman pemerintahan, kepala desa, camat dan OPD berhadapan dengan media secara proporsional, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa terpaksa melakukan sesuatu dan sebagainya,” imbuhnya.
Dengan harapan, kemitraan seperti ini akan terus berlanjut antara Dewan Pers dengan pemerintah daerah terkait dengan pembinaan Pers di Blitar.
“Saya berharap, Pers khususnya di Blitar menjadi salah satu unsur yang mendukung proses pembangunan, pelayanan publik yang lebih baik dan bukan sebaliknya, keberadaan teman-teman Pers justru menjadi bagian dari persoalan,” pungkasnya. (Kmf/Adv)