YAPEN – (deklarasinews.com) – Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si dalam kunjungan kerja yang dilakukan selama dua hari ke wilayah Saireri di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen, meninjau sejumlah sekolah-sekolah pada jenjang satuan pendidikan pasca Pandemi Covid-19. Disela-sela kunjungan itu, Kadis DPPAD kepada media bahwa ada beberapa focus kunjungannya yaitu, ingin melihat kondisi dan aktifitas di semua sekolah-sekolah pasca Pandemi Covid 19, dan juga kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui persiapan ke tahun depan Januari 2021 dipastikan proses belajar mengajar kembali normal terlaksana sesuai edaran menteri pendidikan nasional.
Dikatakan bahwa dengan Melihat dan mendengar langsung masalah-masalah pendidikan yang terjadi di dua wilayah kabupaten ini, juga bisa mengetahui permasalahan guru-guru secara keseluruhan. Temuan saya ketika melakukan kunjungan kerja di Waropen, ketika saya minta bertemu untuk melihat dan mendengar langsung dari guru-guru PAUD, TK, SD, SMP, maupun SMA/K yang ada disana. Saya juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kepulauan Yapen untuk melihat dan mendengar langsung ke guru-guru di SLB, SMP, SMA/K yang totalnya sekitar 9 sekolah dan juga ke Dinas Pendidikan. Dari kunjungan ini akhirnya saya menemukan empat permasalahan besar yang terjadi dan penting untuk disikapi antara lain ;
Yang pertama terkait sarana dan prasarana, hampir semua sekolah mengeluh kekurangan sarana prasarana penunjang aktifitas belajar mengajar seperti masih kurangnya ruangan belajar, meja belajar, pagar sekolah yang rusak, kurang WC serta sarana penunjang berupa alat-alat penanganan kesehatan pasca Pandemi Covid-19 dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kedepan kita di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua akan mendorong untuk memfasilitasinya. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah perlu mengetahui standar fasilitas sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan misalnya setingkat SMA, dilihat prioritas fasilitas apa saja yang perlu jadi perhatian kita, misalnya butuh ruang belajar sekian, butuh laboratorium, perlu Komputer, perlu sarana olah raga dll.
Selain itu, Pak Sohilait menjelaskan temuan kedua yaitu, masalah sumberdaya manusia (SDM), ketersediaan guru-guru yang mengajar disekolah masih kurang. Permasalahan ini akibat fokus dari guru-guru yang ada sebagian sudah tidak mengajar. Dari daftar nominatif hampir di sekolah jumlah guru banyak, ada yang 20 orang, ada yang 30 orang, 18 orang, sangat bervariasi tapi secara rill disekolah ketika saya tanya tidak berada disekolah. Ternyata guru ada dimana-mana, ada yang sudah sebagai pengusaha mengurus proyek, ada yang sudah sibuk mengurus partai politik untuk paslon bupati maupun calon sebagai anggota dewan karena faktor karakternya, ada juga guru yang tidak bersemangat lagi mengajar karena hak-haknya tidak dibayarkan, pangkat 4-5 tahun baru keluar, tidak tersedia buku pegangan untuk mengajar, permintaan diklat tidak dipenuhi, dan juga ada guru-guru yang sudah bermasalah karena faktor karakter pribadinya yang sudah berubah/ kacau sehingga guru-guru seperti ini tidak boleh menggangu banyak guru yang sedang bekerja baik di Papua.
Menurut pak Kadis, saat ini total guru di Papua sekitar 18.000 lebih, karena itu kedepan saya akan minta dan tegas kepada guru-guru yang mau tetap jadi guru silahkan dan yang tidak mau lagi sebagai guru dipersilahkan keluar. Jangan mengotori kerja guru-guru yang sudah bekerja dengan baik selama ini. Banyak guru-guru yang sudah bekerja baik, yang ada ditempat-tempat tugas, yang tidak mengenal pejabat bupati, kadis pendidikan, camat dan pejabat public lainya walaupun tidak terekspos oleh media dll. Ada juga masalah koordinasi, terkait pelimpahan jenjang untuk SMA/SMK, saling menarik tugas dan tanggungjawab provinsi dan kabupaten sehingga kedepan segra kita perbaiki agar saling mendukung.
Selanjutnya temuan ketiga adalah soal Regulasi, lanjut Pak Kadis menjelaskan bahwa regulasi yang hingga saat ini masih menjadi masalah tentang dana 20% yang diamanatkan oleh undang-undang. Pagu dana 20% untuk pendidikan ditingkat kabupaten masih belum secara jelas walaupun komitmen para bupati saat kampanye telah menjadikan komitmen dan prioritas program. Disamping itu, dibutuhkan regulasi lain ketika fasilitas sekolah dihalangi/dipalang saat proses belajar-mengajar. Siapa yang akan bertangung jawab, apakah pihak sekolah, dinas pendidikan, dewan adat, polisi, ataukah pemerintah daerah terkait kasus seperti itu karena belum ada regulasi yang mengatur itu. Selain itu ada juga regulasi terkait sertifikasi guru, sertifikasi guru menjadi penting mengingat jika tidak memenuhi standar itu maka guru-guru akan tertinggal. Masalah hak-hak guru seperti hak menerima TPB maupun honor yang besarannya berbeda-beda karena faktor pindah tugas maupun disekolah-sekolah yayasan yang nantinya segera kita evaluasi.
Menurut Kadis Sohilait bahwa yang keempat adalah Permasalahan lingkungan, menurut saya di Waropen dan Yapen perlu perhatian oleh semua pihak, saya mendengar kalau disekolah masih ada pencurian fasilitas belajar siswa-siswi. Ada laporan rumah guru yang dibongkar dan terjadi pencurian, artinya bahwa lingkungan pendidikan belum memberikan rasa nyaman dalam tugas-tugas belajar mengajar. Selain itu, di Yapen dan Waropen masih ditemukan banyak anak-anak sekolah yang menggunakan aibon yang merusak masa depan mereka. Ternyata lingkungan belum memberikan rasa nyaman kepada anak-anak sekolah. Pertanyaanya siapa yang membentuk lingkungan itu, ternyata aibon mudah ditemukan ditoko-toko yang menjual dengan muda, Lingkunga ini harus menjadi tanggungjawab semua pihak keluarga, sekolah, keamanan maupun pemerintah daerah untuk segera memperbaikinya.
Kedepan yang perlu dilakukan dari sekarang adalah menyiapkan Grand Desain pendidikan Papua jangka panjang, misalnya untuk pendidikan Yapen maupun Waropen misalnya kita target untuk 50-100 tahun kedepan sebagai acuan dalam mengejar target-target sumberdaya manusia mau seperti apa, itu yang menjadi target kita kedepan. Selain itu, regulasi tentang pendidikan yang harus dipastikan persentasinya baik ditingkat kabupaten maupun provinsi sehingga akan mendorong pendidikan di Papua. Sedangkan terkait sarana dan prasarana segera kita tangkap peluang yang ada dari pemerintah pusat melalui kementerian.
Kembali Kadis DPPAD mengajak masyarakat untuk memperbanyak profesi guru mengingat tahun depan sekitar 1000 guru akan pensiun dan perlu ada pengganti dan Papua masih membutuhkan banyak guru kedepan. Mengakiri wawancaranya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si “Mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional kepada Guru-guru hebat, yang luar biasa ada di daratan, pesisir, pulau-pulau terpencil dan jauh, kalianlah guru-guru hebat yang sedang menyiapkan generasi emas Papua” demikian kepada media.(rls)