PAPUA -(deklarasinews.com)- Mungkin lambat direspon, namun isi berita masih update terhadap fokus daerah untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PON XX Papua. Hal ini kami sampaikan merupkan respon terhadap pemberitaan dibeberapa media online nasional terkait pernyataan Ketua DPP KNPI Pada link berita, bertanggal 4 mei 2021, tertuliskan : Menanggapi Pembakaran Rumah Guru Oleh KKB, DPP KNPI Minta Presiden Pindahkan PON Papua. Pada link berita lain, bertanggal 6 mei 2021, tertuliskan : Demi Keselamatan Atlet dan Masyarakat, KNPI Minta Presiden Jokowi Batalkan PON Papua.
Mungkin lambat direspon, namun isi berita masih update terhadap fokus daerah untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PON XX Papua. Kami juga agak terlambat meresponi pernyataan Ketua DPP KNPI tersebut, karena sejak awal Mei 2021, untuk beberapa daerah di Papua mengalami sulit akses jaringan, berhubung putusnnya kabel fiber optik telkomsel DPW LSM LIRA Papua perlu menyikapi hal tersebut dengan menangapai pernytaan Ketua DPP KNPI.
Ada beberapa point penting yang kami ingin sampaikan melalui media ini dalam menanggapi pernyataan ketua DPP KNPI yang sangat menyesatkan dan dapat memicu ketidakstabilan sosial ekonomi di Papua, diantaranya bahwa DPW LSM LIRA Papua menyatakan;
- Pernyataan Ketua DPP KNPI tersebut adalah sebuah penghinaan kepada Institusi Negara yang telah bersusah payah menghadirkan rasa aman dalam menjaga keutuhan NKRI.
- Pernyataan Ketua KNPI tersebut menandakan Ketua DPP KNPI tidak memahami Geografis Indonesia, secara khusus Papua sehingga pernyataan tersebut menjadi stigma bagi daerah lain di Indonesia bahwa Papua itu Negeri yang kacau
- Pon Papua dimata DPW LSM Lira Papua adalah sebuah penghargaan Negara kepada Papua yang merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI
- Pernyataan penolakan ataupun pembatalan PON Papua oleh beberapa lembaga baik Organisasi kemasyarakatan dan Oknum Pemerintah sekali pun dalah suatu pembangkangan kepada perintah negara, sehingga perlu ditindak secara hukum yang berlaku
- Meminta Ketua DPP KNPI untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Masyarakat Papua melalui media yang ada di Indonesia atas pernyataan tersebut
- Jika tidak dilaksanakan point kelima tersebut maka kami meminta Ketua DPP KNPI Mundur dari jabatannya secara terhormat.
Gubernur LSM Lira Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, SH dalam penyampaiannya mengatakan bahwa, untuk pelaksanaan PON Papua sudah terlalu banyak harga yang dibayar, jika hari ini ada beberapa pandangan yang lahir mengatasnamakan institusi tertentu ataupun oknum tertentu untuk meminta pembatalan atau pengalihan pelaksanaan Pesta olahraga empat tahunan tersebut adalah sebuah kesalahan dan ketidaktepaatan waktu, sebab jika mau dibatalkan maka bukan hari ini waktunya untuk menyampaikan statmen tersebut, melainkan sejak awal penunjukan Papua menjadi Tuan Rumah PON maka sudah haru dibatalkan, segala persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah baik Pusat dan Daerah, harga yang mahal terhadap pelaksanaan PON, sehingga tak ada alasan untuk dibatalkan ataupun dipindahkan.
LSM Lira Papua juga akan tetap meminta KPK dan POLRI mengaudit dana PON baik dari segi persiapan Venue PON, Relawan PON maupun Persiapan Atlet PON Papua agar hal yang mahal tersebut dapat dipertangungjawabkan seluruhnya secara jelas. Sebab dengan biaya yang besar tersebut papua bisa buat puluhan Rumah sakit, Pustu, maupun Sekolah, bisa menggaji Guru Honorer maupun Kader Kesehatan dipelosok Papua yang menjadi kebutuhan dasar bagi kami.
Diakhir penyampaian Gubernur LSM Lira Papua menyampaikan Terimakasih Kepada TNI dan POLRI serta BIN yang telah menjaga dan memberikan rasa aman bagi negeri paling timur nusantara ini dan menjadi lembaga yang paling kompeten dalam memberikan masukan maupaun pandangan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah terhadap jadi tidaknya pelaksanaan PON Papua dari kacamata keamanan Papua dalam pelaksanaan PON nantinya.(Yohanis)