Kategori: Pendidikan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius akibat rusaknya ruang publik politik yang semakin dijejali oleh buzzer dan relawan politik yang bekerja di luar sistem formal demokrasi.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa kerusakan demokrasi ini dapat dipahami melalui teori “Tragedy of the Commons”. Menurutnya, “Jika ruang publik, yang bersifat fisik atau common property, dikonsumsi atau dipakai secara tidak terbatas, maka ruang publik tersebut akan rusak dan hancur.” Fenomena serupa kini terjadi pada ruang publik yang bersifat intangible, yaitu demokrasi dan arus informasi.

“Arus informasi yang super cepat masuk ke dalam sistem politik dan demokrasi mengakibatkan sistem demokrasi mengalami kelelahan yang hebat dan kerusakan yang kritis. Fungsi check and balances menjadi rusak dan artificial karena aspirasi tidak lagi datang dari hati nurani, tetapi dibuat oleh mesin bot yang diciptakan gerombolan buzzer politik,” jelas Didik.

Kerusakan demokrasi ini, menurutnya, semakin parah selama satu dekade terakhir. “Selama 10 tahun ini, teknologi AI ini secara sengaja dan sistematis dipakai oleh negara untuk kepentingan politik yang sempit untuk membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan,” tambahnya.

Kondisi ini juga menjadi perhatian Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang beberapa hari lalu menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja,” tegas Megawati.

Menurut Didik, pesan Megawati tersebut sangat relevan untuk menyelamatkan demokrasi dari kerusakan lebih lanjut. Ia mengingatkan, “Media sosial yang dipakai secara liar dan tanpa aturan oleh negara adalah bencana bagi kehidupan politik. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang cepat tidak bisa dibiarkan melenggang tanpa norma, aturan main dan regulasi yang tepat.”

Oleh karena itu, Universitas Paramadina mendorong agar pemerintah segera menyusun regulasi yang adil dan kolektif untuk menjaga ruang publik demokrasi. “Anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan agar tidak ada lagi buzzer yang merusak demokrasi,” tutup Didik.

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 membangkitkan optimisme baru bagi perbaikan kondisi bangsa ke depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja RAPBN mencapai Rp3.786,5 triliun atau naik 7,3% (yoy), sedangkan pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Dengan postur anggaran tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4% (yoy).

Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, menilai optimisme yang disampaikan Presiden harus diiringi dengan sikap realistis. “Optimisme tersebut tentunya harus dibarengi dengan cara pandang yang tetap realistis dan down to earth,” ujarnya.

Menurutnya, lembaga internasional memberikan proyeksi yang lebih rendah. International Monetary Fund (IMF) melalui laporan World Economic Outlook (WEO) Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,8%. Hal senada juga disampaikan Bank Dunia melalui Global Economic Prospects (GEP) Juni 2025, yang memproyeksikan pertumbuhan 2026 sebesar 4,8% atau turun 0,3% dari prediksi sebelumnya sebesar 5,1%. Bank Dunia menilai penurunan itu disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Presiden Prabowo menekankan bahwa RAPBN 2026 sebagai rancangan anggaran pertama di bawah pemerintahannya akan difokuskan pada delapan agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan. “Delapan agenda prioritas inilah yang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,4%,” jelas Handi mengutip pidato Presiden.

Selain itu, strategi penting yang diuraikan Presiden adalah mendorong peran APBN secara lebih proporsional bagi kepentingan masyarakat luas, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Presiden juga menekankan pentingnya mengoptimalkan Danantara dan melibatkan swasta nasional maupun global untuk menghimpun dana di luar APBN.

Handi menegaskan bahwa tantangan pelaksanaan RAPBN 2026 tidak ringan. “Stagnasi pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dalam satu dekade terakhir, membuat perekonomian kita seperti kehilangan daya dan kekuatan untuk bangkit. Berkurangnya kelas menengah hingga 10 juta orang dalam lima tahun terakhir merupakan pukulan telak yang harus kita terima,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi struktural dalam mendukung efektivitas APBN. RAPBN 2026 diharapkan mampu memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membuat investor lebih memilih Vietnam sebagai tujuan investasi. Tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani pemerintah.

“Optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap RAPBN 2026, tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan APBN 2026 yang efektif, efisien dan berkualitas (spending better), menjadikan setiap satu rupiah alokasi anggaran APBN dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Handi.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Lampung (Unila) menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di Lapangan Sepak Bola Unila, Minggu pagi, 17 Agustus 2025.

Upacara ini diikuti seluruh sivitas akademika Unila, mulai dari Rektor beserta jajaran, dekan dan pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dari berbagai jurusan. Seluruh mahasiswa tampak mengenakan almamater kebanggaan Unila dan sejumlah dosen mengenakan pakaian adat daerah.

Suasana semakin meriah dengan parade pakaian adat nusantara yang dikenakan para peserta upacara. Tidak hanya pakaian adat Lampung, tetapi juga hadir beragam busana daerah lain seperti Tapanuli, Papua, Palembang, Jawa, Bengkulu, Bali, dan berbagai daerah lainnya.

Penilaian parade adat didasarkan pada kesesuaian dengan pakaian tradisi, tata rias wajah yang natural, ekspresi saat memeragakan pakaian, serta gaya dan pose saat catwalk. Selain upacara, perayaan HUT ke-80 RI dirangkaikan dengan launching Dies Natalis ke-60 Unila.

Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., beserta jajaran, secara simbolis melakukan pemotongan tumpeng dan pelepasan 12 drone sebagai tanda dimulainya perayaan enam dekade perjalanan Unila.

Adapun take off ceremony 12 drone tersebut terdiri dari delapan bendera fakultas, satu bendera pascasarjana, satu bendera merah putih, satu bendera bertuliskan Dies Natalis, dan satu bendera bertuliskan Universitas Lampung.

Penerbangan 12 drone ini menjadi simbol harapan Unila yang tak pernah padam, yaitu semangat untuk melampaui batas ruang dan waktu, menatap dunia dengan keyakinan, serta menjadikan Unila sebagai rumah bagi generasi yang ingin belajar, tumbuh, dan memberi makna.

Momentum ini juga menegaskan visi Unila untuk terbang lebih tinggi, berdampak lebih luas, dan tetap berintegritas dalam memberi arti di panggung dunia.

Dengan mengusung tema “Enam Dekade Unila, Menjadi Pusat Unggulan Berkarakter dan Berdampak Global”, Dies Natalis ke-60 diharapkan menjadi penanda konsistensi Unila dalam membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, menjaga nilai, dan menjadi penggerak perubahan.

Semangat kebersamaan sivitas akademika terpancar dalam perayaan ini, menjadikan upacara HUT ke-80 RI sekaligus launching Dies Natalis Unila ke-60 sebagai momen penuh makna dengan warna-warni nusantara.(Red)

TANGGAMUS -(deklarasinews.com)- Kegiatan ini melibatkan warga pekon waykerap Rt.04 .Rw 04 pedukuhan banding agung, pesertanya dari Anak Anak ,ibu ibu dan bapak bapaknya  ikut memeriahkan HUTRI ke 80

Termasuk siswa-siswi Tk Alhakim pekon waykerap banding agung , yang bertujuan mempererat persatuan dan kebersamaan dalam semangat kemerdekaan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh TK Alhakim pekon waykerap banding agung Kec semaka kab tanggamus dan serentak dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Beragam cara dilakukan warga untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia  Begitu pula giat dan semangat warga Pekon waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, warga RT. 04 RW. 04 yang menggelar beraneka macam perlombaan. Minggu, (17/08/2025).

Perlombaan yang di adakan secara mandiri oleh Tk Alhakim yang di ikuti oleh ibu-ibu dan anak -anak, seperti lomba karaoke ,tarik tambang ,makan kerupuk dan masih banyak lagi perlombaan  lain nya

“Acara perlombaan ini kita gelar dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 80 untuk menanamkan semangat Kemerdekaan kepada anak-anak yang ada di lingkungan kita,”

Perlombaan yang digelar di halaman bapak SUHADI yang akrab di sapa BOKIR berhasil mencuri perhatian warga sekitar untuk menonton. Mereka tak henti memberikan semangat kepada peserta yang sedang berlomba.

Riyuh teriakan, sorak dan tawa menjadi pemandangan saat Bapak Imroni selaku panitia mulai menghitung angka satu dua dan tiga, sebagai tanda di mulainya perlombaan ,turut hadir  kepala pekon waykerap MATZURANI ‘ALUMBU ketua adat Banding agung MATNASIR gelar dalom junjungan marga banding agung

Kepala pekon waykerap berharap dengan dilaksanakan perlombaan tersebut dapat mempererat rasa kebersamaan dan persaudaraan di lingkup kita,terkhusus untuk TK Alhakim ,disamping itu mengikuti lomba 17 Agustus juga merupakan bentuk keaktif’an warga di dalam kehidupan bermasyarakat dan menanamkan patriotis kepada generasi muda” harapnya.

Masih kata kepala pekon waykerap, Kita ini Indonesia,  berbeda suku, berbeda agama, berbeda tempat kerja, berbeda tempat tinggal. Namun, dengan kegiatan seperti ini kita bisa menjaga, merawat, dan mengisi Indonesia ke depannya agar lebih baik,” kata nya

Senada dengan Dalom junjungan marga banding agung MAT NASIR Tema HUT  ke-80 RI tahun 2025, “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, juga menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Dari tema itu, MATNASIR menyatakan bahwa acara seperti ini bukan hanya sekadar memperingati kemerdekaan, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa persatuan dan kerukunan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan bangsa.

“Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap bisa menambah kegembiraan, suka cita, dan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia,” tutupnya ( andi)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)-  Universitas Lampung (Unila) menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 hari kedua di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Salah satu agenda utama yang paling dinantikan yakni perkenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yang menjadi jantung dari kehidupan non-akademik di kampus.

Sebanyak 33 dari total 43 UKM hadir menampilkan profil dan kegiatan mereka untuk menarik minat para mahasiswa baru. Kegiatan ini menjadi panggung bagi mereka untuk mempromosikan kegiatan UKM yang dapat menjadi wadah pengembangan diri, mulai dari minat hobi hingga bakat kepemimpinan.

Keragaman UKM yang tampil mencerminkan minat mahasiswa Unila yang sangat luas antara lain BEM U, DPM U, serta lima UKM bidang keagamaan, 15 UKM olah raga, dua UKM seni dan musik, serta UKM lainnya yang fokus pada berbagai bidang.

Di sisi lain, kehadiran UKM bela negara dan sosial seperti Menwa, Pramuka, dan KSR PMI menjadi bukti Unila juga sangat menaruh perhatian pada pembentukan karakter dan kepedulian sosial mahasiswa.

Secara keseluruhan, acara perkenalan UKM pada PKKMB 2025 hari kedua berhasil memberikan gambaran yang komprehensif tentang kehidupan kampus di luar kelas. Sesi ini bukan hanya sekadar perkenalan, melainkan sebuah undangan bagi mahasiswa baru untuk berpartisipasi aktif.(Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Universitas Lampung (Unila) turut berperan aktif dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, yang dirangkai dengan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Warga Binaan Pemasyarakatan se-Lampung Tahun 2025.

Rektor Unila diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., yang hadir bersama Ketua Tim Kerja Sama Unila beserta jajaran.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan rektor dari UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL), Universitas Bandar Lampung (UBL), dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang, yang bersama-sama menandatangani MoU sebagai wujud nyata kolaborasi lintas sektor antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga pemasyarakatan di aula pertemuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, Way Hui Lampung Selatan, Jumat, 15 Agustus 2025.

MoU ini mencakup empat bidang strategis, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan sistem dan fungsi pemasyarakatan. Di bidang pendidikan, kerja sama ini bertujuan memberikan akses pengetahuan dan keterampilan relevan bagi warga binaan pemasyarakatan, agar mereka memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat.

Di bidang penelitian, kerja sama ini membuka peluang lahirnya kajian dan inovasi yang bermanfaat dalam pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pada ranah pengabdian, Unila berkomitmen menghadirkan manfaat langsung dari peran perguruan tinggi bagi warga binaan dan komunitas sekitarnya.

Sementara itu, aspek penguatan sistem pemasyarakatan difokuskan untuk mendukung pembinaan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

“MoU ini bukan hanya sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang memberi manfaat nyata bagi warga binaan di Lampung,” ujar Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah.

“Kami ingin memastikan peran Unila hadir langsung dalam proses pembinaan, tidak hanya melalui transfer pengetahuan, tetapi juga pembinaan mental dan spiritual,” ungkapnya.

Kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi penguat dalam membangun sistem pembinaan yang humanis, berkeadilan, dan mendorong pemulihan sosial.

Selanjutnya, pelaksanaan MTQ warga binaan pemasyarakatan se-Lampung menjadi bukti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya fokus pada keterampilan kerja, tetapi juga pada pembinaan mental-spiritual.

Nilai-nilai Alquran yang dikumandangkan diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih baik, memberikan motivasi, dan menjadi bekal moral bagi warga binaan untuk memulai kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat.

Melalui sinergi ini, Unila optimis kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan akan memberikan manfaat yang luas, memperkokoh hubungan kelembagaan, dan menjadi langkah awal menuju pembinaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Kepedulian terhadap masa depan anak-anak panti asuhan mendorong dosen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya untuk terjun langsung membekali mereka dengan keterampilan digital dan kewirausahaan. Melalui proposal berjudul “Pemberdayaan Panti Asuhan Berdikari An-Nawawi Bandar Lampung dengan Kewirausahaan Digital Berbasis Ekonomi Kreatif”, program ini mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI untuk pelaksanaan tahun 2025 melalui skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Kegiatan ini diketuai oleh Ade Moussadecq, M.Sn., dosen Program Studi (Prodi) Desain Komunikasi Visual (DKV), dengan anggota M. Ariza Eka Yusendra, S.P., M.M., dosen Prodi Bisnis Digital dan Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T,I., dosen Prodi Sistem Informasi. Program ini bertujuan membekali anak-anak panti dengan keterampilan kewirausahaan berbasis teknologi dan kreativitas, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

“Kami ingin menciptakan ruang belajar sekaligus berkarya bagi adik-adik di panti. Mereka akan dikenalkan pada pembuatan konten digital, desain grafis sederhana, hingga pemasaran produk secara daring,” ujar Ade, Kamis (14/8/25).

Ade menambahkan, penguatan keterampilan digital sejak usia muda sangat penting agar mereka dapat bersaing di masa depan, khususnya di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Panti Asuhan An-Nawawi yang berlokasi di Sukarame, Bandar Lampung, menjadi mitra dalam kegiatan ini. Anak-anak panti akan mendapat pendampingan langsung dalam mengembangkan ide bisnis, mengemas produk, serta memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan adanya program ini, diharapkan panti asuhan dapat menjadi pusat pembelajaran kewirausahaan digital yang berkelanjutan, sehingga para anak asuh mampu menciptakan peluang kerja, mandiri secara finansial, dan turut berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Untuk pendaftaran mahasiswa baru IIB Darmajaya, silakan kunjungi laman resmi di #UniversitasTerbaik pmb.darmajaya.ac.id. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung yang tersedia 24 jam melalui nomor 08117972244 atau 082306097566. (**)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di sejumlah daerah yang mencapai 250% hingga 1.200%. Ia mengungkapkan, “Sejumlah daerah menaikkan PBB-P2 secara fantastis mulai dari 250% hingga 1.200%. Beberapa daerah berdalih bahwa kenaikan PBB-P2 di daerahnya merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).”

Menurutnya, PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, dengan pengecualian kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. “Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi,” jelasnya.

Handi menekankan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU HKPD menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2, yang ditentukan setiap tiga tahun sekali. Namun, untuk objek tertentu, NJOP dapat ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah. “Celah regulasi ini dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk menentukan NJOPnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan Kepala Daerah di atasnya atau Kementerian terkait dan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang menghimpit masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan PBB-P2 ini kerap menjadi jalan pintas bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tuntutan kemandirian fiskal. PBB-P2 dinilai sebagai instrumen yang cepat dioptimalkan karena kewenangan penyesuaian NJOP berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh perlambatan transfer pusat, berkurangnya dana bagi hasil sumber daya alam, dan stagnasi retribusi.

Menurut Handi, pemerintah daerah sebenarnya memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan. “Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi,” paparnya. Ia menambahkan bahwa potensi BUMD di sektor air bersih, energi, dan pariwisata lokal juga bisa dioptimalkan, termasuk pengelolaan aset daerah yang menganggur melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.

Handi mengingatkan bahwa kenaikan PBB-P2 secara drastis berpotensi menimbulkan efek kejut (tax shock). “Memaksakan kenaikan PBB-P2 secara drastis, berpotensi menciptakan efek kejut (tax shock) yang bisa memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang memang sudah mengalami penurunan secara signifikan,” tegasnya.

Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah resistensi publik dalam bentuk protes, tunggakan pembayaran, gejolak sosial, hingga gugatan hukum terhadap NJOP yang dinilai memberatkan. Dalam jangka menengah, kebijakan ini juga berpotensi melemahkan iklim investasi properti dan sektor konstruksi, terlebih jika tidak dibarengi perbaikan layanan publik.

“Risiko yang lebih serius adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ketika pajak naik tanpa transparansi penggunaan, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak secara sistemik dan mempersulit target pendapatan di masa depan,” kata Handi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi terbaik. “Kami mengajak semua pihak menahan diri dan membicarakan persoalan ini dengan bijak dan solutif, DPRD, Pemda dan Pemerintah Pusat harus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat luas harus menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya.