PALEMBANG – (deklarasinews.com) – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 Benny Ramdhani sahkan Kepengurusan Barikade 98 Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Bambang Purnomo.Bertempat di cafe South Station Jalan Diponegoro No.235 Talang Semut, Bukit Kecil Palembang, Senin (30/11).
Dalam Orasinya Ketua DPN Barikade 98 Benni Ramdhani mengungkapkan gangguan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diprediksi akan terus terjadi meski pemilu presiden 2019 sudah lama usai.
Kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan Presiden diyakini akan melakukan berbagai cara termasuk melakukan upaya kudeta. Pihaknya membentuk Barikade 98 untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya gangguan terhadap pemerintah.
Sebagai simpatisan dan relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat pemilu presiden 2019, pihaknya berkewajiban untuk menjaga jalannya pemerintahan hingga tuntas.
Menurut dia, gangguan terhadap pemerintahan tersebut muncul dari sejumlah kelompok utama, seperti pihak-pihak dari rezim orde baru, oligarki dan pengusaha hitam yang menjalankan bisnis kotor, serta kelompok radikal yang mengatas namakan agama, katanya.
Dia menjelaskan, ketidak puasan itu muncul karena mereka kehilangan akses ekonomi saat penggulingan rezim orde baru. Terlebih, tambah Benny kepemimpinan Joko Widodo sejak 2014 berhasil menjalankan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan pebisnis-pebisnis yang tidak pro kepada masyarakat.
Para pengusaha hitam ini tidak suka, karena Jokowi berhasil membangun pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Seperti itu, lanjut dia, kelompok yang mengatas namakan sangat dimungkinkan untuk mengganggu pemerintah karena memiliki agenda mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.
Kelompok mengatas namakan agama memiliki agenda politik mengganti Pancasila. Ideologi sampah, ideologi rongsokan ini yang akan dipaksakan. Ini jelas-jelas ancaman,” ujar Benny yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Jika dibiarkan kelompok-kelompok tersebut akan semakin mengganggu jalannya pemerintahan. Bahkan, menurutnya bukan tidak mungkin mereka melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Maka dari itu saya mendukung apa yang telah dilakukan Pangdam Jaya untuk menertibkan baliho dan didukung oleh Kapolda Metro Jaya. Saya juga memberikan dukungan kepada Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel untuk berani ambil tindakan seperti di Jakarta untuk menjaga keutuhan NKRI, Pungkasnya.
Dalam deklarasi barikade 98 dibacakan manifesto oleh Bung Andreas OP yang isinya adalah :
- Tetap utuh bersatu teguh sejak dalam pikiran, konsisten dalam perbuatan dan komitmen dan dalam perjuangan untuk mewujudkan cita cita luhur reformasi 98 dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
- Berjuang bersama rakyat untuk mengawal pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin dari segala sabotase dan kudeta yang dilakukan oleh Cendana dan oligarki orde baru, pengusaha hitam, eks HTI serta jaringannya terhadap agenda- agenda reformasi dan demokratisasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah yang sah hasil pemilu 2019.
- Menjadi barikade sekaligus garda terdepan menjaga persatuan nasional dari upaya pecah belah dan tipu daya ideologi trans nasional yang hendak mengganti Ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta memporak porandakan negara kesatuan republik Indonesia. (Wanto)