Operasi Patuh Krakatau 2026, Polda Lampung Kedepankan Edukasi: 39.698 Pengendara Diberi Teguran

LAMPUNG  -(deklarasinews.com)- Polda Lampung mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif dalam pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026. Selama 14 hari operasi, sebanyak 39.698 pengendara diberikan teguran sebagai upaya membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas.

Operasi yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 tersebut mencatat total 40.165 penindakan dan teguran di seluruh wilayah hukum Polda Lampung.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 390 pelanggaran ditindak melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 77 pelanggaran melalui penindakan non-ETLE, sedangkan mayoritas lainnya diselesaikan melalui pemberian teguran kepada pengendara.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, dominasi teguran merupakan bagian dari pendekatan kepolisian yang mengutamakan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.

“Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan kesadaran masyarakat. Karena itu, teguran menjadi salah satu langkah untuk mengingatkan pengendara agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan,” ujar Yuni, Senin (9/112026).

Ratusan Ribu Kegiatan Edukasi dan Pencegahan

Selain penindakan, Polda Lampung juga mengintensifkan kegiatan preemtif dan preventif untuk menekan potensi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.

Selama operasi berlangsung, tercatat 187.616 capaian kegiatan preemtif yang mencakup penyuluhan, pembinaan, kampanye keselamatan, distribusi materi edukasi hingga publikasi tertib berlalu lintas.

Sementara itu, kegiatan preventif mencapai 83.425 capaian, meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penempatan personel di lokasi rawan serta pemeriksaan keselamatan kendaraan.

Yuni mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kehadiran personel di lapangan, kegiatan sosialisasi hingga patroli dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan,” katanya.

Korban Meninggal Dunia Turun 73 Persen

Di balik capaian kegiatan operasi tersebut, Polda Lampung juga mencatat perkembangan pada aspek fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Selama Operasi Patuh Krakatau 2026, tercatat 132 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak tiga orang, 75 orang mengalami luka berat, dan 107 orang luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp156.550.000.

Meski jumlah kecelakaan meningkat dibandingkan periode operasi 2025, dari 47 menjadi 132 kejadian atau naik 181 persen, jumlah korban meninggal dunia justru turun dari 11 menjadi tiga orang atau berkurang 73 persen.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan, penurunan jumlah korban meninggal dunia menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan operasi.

Namun, meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan tetap menjadi perhatian serius jajarannya.

“Penurunan angka korban meninggal dunia menjadi hal yang patut diperhatikan, tetapi kami tidak boleh berpuas diri. Peningkatan jumlah kecelakaan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan, terutama di lokasi rawan kecelakaan dan terhadap kelompok pengguna jalan yang berisiko,” ujar Reza.

Patroli dan Pengawasan Ditingkatkan

Sebagai tindak lanjut, Ditlantas Polda Lampung akan menganalisis data pelanggaran dan kecelakaan untuk memetakan lokasi, waktu, serta kelompok pengguna jalan yang membutuhkan perhatian khusus.

Penguatan patroli dan kehadiran personel di titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran juga akan dilakukan. Selain itu, edukasi keselamatan akan dioptimalkan dengan menyasar pelajar, pengendara sepeda motor, komunitas pengemudi, angkutan umum hingga masyarakat luas.

Polda Lampung juga akan memperkuat pemanfaatan ETLE sebagai instrumen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, pengelola jalan, serta instansi terkait.

Yuni mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan kepatuhan berlalu lintas hanya sebagai respons terhadap keberadaan petugas atau pelaksanaan operasi kepolisian.

“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Patuhi aturan, gunakan perlengkapan keselamatan, dan selalu utamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tutup Yuni.

Tinggalkan Balasan