SOFIFI -(deklarasinews.com)- Wakil Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Sahril Taher menegaskan pihaknya terus mendukung dan mendorong peningkatan anggaran Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan Petani dan Nelayan.
“Kita harapkan, kebijakan untuk meningkatan anggaran pada sektor Pertanian dan Perikanan ini, menjadi solusi untuk kesejahteraan Petani dan Nelayan di Maluku Utara,” kata Sahril, baru-baru ini, kepada media ini, di Sofifi.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Maluku Utara butuh campur tangan pemerintah. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat digambarkan, bahwa jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81,18 ribu orang atau 6,38 persen, menurun sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2021 sebanyak 87,16 ribu orang atau 6,89 persen. Untuk presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen atau menurun 0,30 poin dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar 5,13 persen. Sedangkan, presentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2021 turun 0,59 poin atau menjadi 7,00 persen, dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2021 yang sebesar 7,59 persen.
Untuk garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp.505.432, atau naik sekitar enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah atau 3,28 persen, dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar Rp.489.375. Pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 0,970 pada Maret 2021 menjadi 0,943 pada September 2021. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,207 pada Maret 2021 menjadi 0,200 pada September 2021.
“Kita mendorong anggaran Pertanian dan Perikanan, karena hal ini berkaitan erat dengan angka kemiskinan yang marak terjadi di Provinsi Maluku Utara, pada khususnya di wilayah lingkar tambang. Seperti di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan, serta beberapa Kabupaten Kota lainnya. Karena sektor Pertanian dan Perikanan, memang sejak dari dulu di Provinsi Maluku Utara telah menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja yang paling besar,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, Sahril menjelaskan pula terkait rencana untuk mendorong peningkatan anggaran di sektor Pertanian dan Perikanan, disebabkan sebagian besar penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai Petani dan Nelayan.
“Kita punya masyarakat Maluku Utara ini, kan sebagian besar adalah Petani dan Nelayan. Tentunya, sudah harus disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola potensi Pertanian dan Perikanan yang kita miliki,” harapnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Malut, Ishak Naser menambahkan, pihaknya tentu sangat berkomitmen untuk mendukung dan mendorong program Pertanian dan Perikanan, demi kesejahteraan Petani dan Nelayan.
“Kalau kami Komisi II dari dulu, kami selalu tekankan basis perekonomian yang paling kuat di Maluku Utara, yaitu Pertanian dan Perikanan. Karena, kultur masyarakat kita itu masyarakat agraris dan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Diungkapkan Ishak, bahwa kedua sektor ini selalu menjadi tema diskusi di internal Komisi II, terutama pembahasan untuk sektor Pertanian. Mulai dari kesiapan lahan pertanian sampai pada proses pemasaran.
“Oleh karena itu, dua sektor ini selalu saja kami bicarakan dalam hal perumusan kebijakan. Saran saya, pastikan dulu komoditinya, kita harus pastikan ada permintaan pasar. Sehingga, apa yang kita tuangkan dapat diserap oleh pasar dan ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat,” jelasnya. (is).