PAPUA – (deklarasinews.com) – Bertempat di kabupaten keerom Provinsi Papua, terjadi demonstasi damai yang dilakukan oleh alinasi masyarakat pahlawan pembangunan Kabupaten Keerom, peduli demokrasi. Senin 21/08/2020
Koordinator aksi Yanuarius May mengatakan, dalam aksi hari merupakan suatu proses yang lahir dari akumulasi kekecewaan Masyarakat Kabupaten Keerom kepada Bupati kab. Keerom Muhamad Markum, MH, menurutnya sebagai Bupati pak Markum telah gagal dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Keerom, pembagunan dimaksud pada beberapa sektor diantaranya pembangunan Sumberdaya Manusia di Kab. Keerom terbukti dari lahirnya 3 tuntutan utama dalam aksi ini,
Diantaranya, hasil tes cpns online yang sampai hari ini belum diumumkan dan dimana disinyalir hasil tes tersebut tidak mengakomodir Orang Asli Papua sebagamana keputusan MRP, dan Pemerintah Provinsi Papua tentang kuota 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen Non Papua.
Sebagaimana penjabaran dari amanat Undang-undang 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, tuntutan lainnya adalah status Honorer K2 170 orang yang sampai saat ini tidak ada kejelasan statusnya, lalu tuntuntan lainnya berupa insentif Aparatur Pemerintahan Kampung yang belum terbayarkan selama hampir satu tahun,
Koordinator aksi mengatakan bahwa tuntutan lainnya berupa insentif perawat rumah sakit kwaingga yang juga belum terbayarkan, koordinator aksi mengatakan bahwa Petugas Medis di RSUD Kwaingga belum menerima hak mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, menurutnya bahwa Kpk dan polisi maupun kejaksaan sebaiknya melakukan Pemeriksaan terkait pengelolaan dana Covid-19 yang sampai saat ini tidak jelas rimbanya.
Ini Dinas Kesehatan Kab. Keerom kerjanya kacau, honorarium petugas medis yang tidak jelas, hak mereka tak terbayarkan, sehingga mereka berencana jika tidak digubris maka mereka akan memasukan Laoran ke KPK, dirinya juga mencontohkan pembangunan rumah sakit di distrik waris bangunan yg megah namun minim peralatan dan petugas medis, semua ini makin tidak jelas tukasnya.
Sampai berita ini diturunkan massa aksi masih berada di halaman Kantor Bupati Kab. Keerom Papua, menurutnya mereka akan teta menunggu sampai setiap pimpinan SKPD untuk datang memberikan kejelasan terkait tuntutan masyarakat tersebut, masyarakat mengancam akan terus menduduki kantor bupati sampai tuntuntan tersebut di jawab, tutup Yanuarius.
Dari sekertaris Dewan Adat Kab. Keerom Laurens Borotian, mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter masyarakat Adat Keerom, menurutnya Masyarakat Adat Keerom kekihatannya makin diinjak dengan kebijakan kebijakan yang menurut pandangan Dewan Adat Keerom menutup peluang Anak Asli Keerom di Tana mereka sendiri, sehingga Atas nama masyarakat adat, Bupati Markum harus mempertangung jawabkan tuntutan masyarakat hari ini tutur laurens kepada media.
(Fika)